Pelaporan Insiden dari Papua Barat Masih Nihil

Sejumlah Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Papua Barat sejak tahun 2017 (klik Menyelamatkan Pasien dengan Patient Safety, Meningkatkan Kinerja dengan Audit Internal).

Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong.

Workshop-workshop ini diselenggarakan guna memperkuat Puskesmas dalam memahami Standar Akreditasi terkait. Demikian pula, yang saat ini sedang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong di mana penulis menjadi narasumbernya. Workshop yang berlangsung pada tanggal 12-13 Juli 2019 di Hotel Sahid Mariat Kota Sorong ini diikuti oleh lima Puskesmas. Workshop ini juga diikuti oleh Klinik Pratama Bintang Timur Kota Sorong.

Salah satu hal yang ingin dihasilkan dari Workshop tersebut adalah kesadaran menyampaikan Laporan Insiden Keselamatan Pasien kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP). Insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien (klik Primum Non Nocere). Perihal insiden ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017. “Belum ada satupun Laporan Insiden Keselamatan Pasien masuk dari fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat,” tegas dr. Arjati Daud, MARS selaku salah satu narasumber pada Rapat Kerja Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) beberapa waktu yang lalu (klik Peran Tambahan IPCN RS, Akreditasi Bukan Pesta Kembang Api!).

Mengapa pelaporannya masih nihil? Padahal, para narasumber Workshop senantiasa menekankan hal ini. Apakah para pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan belum berhasil menciptakan budaya keselamatan pasien? Apakah staf Rumah Sakit dan Puskesmas masih takut disalahkan, jika melaporkan (blaming culture)? Apakah cara pelaporannya dirasakan masih sulit? Ketika penulis menginformasikan hal ini melalui grup WhatsApp Rumah Sakit di Papua Barat, seorang penggiat akreditasi RS, dr. Ade Sitompul, memberikan masukan. Bagaimana kalau KNKP mengembangkan aplikasi pelaporan Insiden Keselamatan Pasien? Bagaimana kalau aplikasi tersebut bisa bridging dengan aplikasi-aplikasi RS yang sudah ada sebelumnya, misalnya SIM RS?

Penulis mengkomunikasikan hal tersebut kepada dr. Arjati selaku Ketua Bidang Pelaporan dan Analisa Insiden KNKP. Sesungguhnya aplikasi pelaporan insiden tersebut sudah ada, hanya baru terbatas pada pelaporan insiden dari RS. Untuk pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dari FKTP, aplikasinya sedang dikembangkan. Usulan bridging aplikasi pelaporan Insiden Keselamatan Pasien RS dengan aplikasi lainnya dapat dipertimbangkan. Demikian, beberapa informasi yang penulis dapatkan via chat WhatsApp dengan dr. Arjati.

Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien kepada KNKP diperlukan, supaya Indonesia memiliki data Insiden Keselamatan Pasien. Selain itu, pelaporan Insiden Keselamatan Pasien tersebut juga bermanfaat agar fasilitas pelayanan kesehatan belajar dari insiden-insiden yang pernah terjadi, supaya tidak terulang kembali. Semoga, pelaporan Insiden Keselamatan Pasien dari Provinsi Papua Barat tidak nihil lagi.

-Create By. DoVic 120719-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *