Ironi Pendanaan Puskesmas: Kurang Tapi Lebih

Puskesmas sering mengeluhkan kekurangan dana untuk menunjang operasional manajemen dan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sementara itu, ada fakta bahwa terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau yang lebih dikenal dengan SILPA dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak sedikit (klik Kapitasi Oh Kapitasi). Sebuah ironi. BPK menemukan sisa dana kapitasi JKN per tanggal 30 September 2018 sebesar 1,8 trilyun rupiah.

Audit BPK Perwakilan Papua Barat, salah satunya terhadap pemanfaatan dana kapitasi JKN, di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Kami sedang mengumpulkan data SILPA dana kapitasi JKN tahun 2018 di masing-masing Puskesmas di semua Kabupaten/Kota di Papua Barat,” kata dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes., selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. “Di salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat, terdapat SILPA dana kapitasi JKN tahun 2018 pada dua puluh Puskesmas sebesar lebih dari 1,3 milyar rupiah. Di Kabupaten lainnya menyisakan dana kapitasi JKN yang tidak dimanfaatkan pada tahun 2018 pada sepuluh Puskesmas sebesar lebih dari 1,8 milyar rupiah. Ada Puskesmas dengan SILPA 400 juta rupiah, sementara Puskesmas lainnya SILPA-nya lebih dari 600 juta rupiah,” lanjut dr. Victor.

Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah memang menyatakan bahwa (1) dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi JKN tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya dan (2) bahwa dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Namun, mengapa ada SILPA sebesar itu? Sementara Puskesmas mengeluhkan kekurangan dana, termasuk dana untuk upaya peningkatan mutu agar sesuai Standar Akreditasi Puskesmas. Apa yang sesungguhnya terjadi? Bagaimana mengatasinya? “Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat akan menurunkan Tim Monev JKN untuk mengidentifikasi, mengurai dan mencari solusi atas masalah tersebu,” ungkap dr. Victor.

Mencermati fenomena ini, Kementerian Dalam Negeri berencana melakukan revisi Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014, yang meliputi empat pokok, yaitu:

  1. Dalam hal terdapat sisa pendapatan dana kapitasi di rekening kapitasi JKN sampai akhir tahun anggaran berakhir, sisa dana kapitasi JKN akan diperhitungkan terhadap penyaluran dana kapitasi JKN tahun berikutnya.
  2. Dana kapitasi JKN menjadi faktor pengurang bagi alokasi belanja kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana kapitasi JKN dan sumber dana lainnya di FKTP milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (misal Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan kewenangan khusus).
  4. FKTP milik Pemda wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana kapitasi JKN yang diterima. Habiskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas. Tentu saja, pemanfaatannya harus tetap sesuai prosedur yang berlaku. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga perlu mulai mengambil langkah-langkah menjadikan Puskesmas sebagai BLUD agar pengelolaan keuangannya lebih fleksibel,” harap dr. Victor.

-DoVic 090819-

 

 

 

print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *