Dimensi Mutu dalam Pelayanan Telemedicine

“Pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi maju, seperti halnya telemedicine, tidak selalu otomatis bermutu. Mutu haruslah diupayakan dan diperjuangkan. Dikatakan bermutu, bila memenuhi tujuh dimensi mutu.” Pernyataan tersebut dikatakan oleh dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes., Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat saat menyampaikan paparan pada Pertemuan Teknis Penyelenggaraan Telemedicine. Pertemuan ini diselenggarakan di Aston Niu Hotel Manokwari pada 24-26 Juni 2019.

Para pelaku telemedicine di Provinsi Papua Barat siap membangun pelayanan telemedicine yang bermutu.

Ketujuh dimensi mutu itu adalah (1) Aman, (2) Adil, (3) Berorientasi pada Klien, (4) Efisien, (5) Efektif, (6) Tepat Waktu dan (7) Integrasi. Sudah adakah Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan telemedicine di Puskesmas dan Rumah Sakit? Perlukah informed consent dilakukan saat hendak dilakukan pelayanan telemedicine? Bagaimana perlakuan data kesehatan pasien yang dilakukan telemedicine? Sudahkah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalankan telemedicine dilengkapi dengan prasarana penangkal petir? Itulah sejumlah aspek yang harus dipenuhi bila ingin memenuhi dimensi mutu “Aman”.

Pelayanan telemedicine harus bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus terhambat aspek pembiayaan. Untuk saat ini, dalam konteks uji coba telemedicine, tarif yang dikenakan sebagai pengganti jasa dokter ahli hanya sebesar Rp. 15.000,- setiap kali memberikan expertise. Agar lebih “Adil”, saat ini sedang dilakukan pembicaraan antara Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memasukkan jenis pelayanan telemedicine dalam skema paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Adil” juga bisa dilihat dari sisi pandang kesesuaian tarif jasa dokter ahli, dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan telemedicine dengan besaran tarifnya.

Segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan haruslah “Berorientasi pada Pasien”. Apakah jenis pelayanan ini sudah diinformasikan kepada masyarakat dan pengguna layanan? Apakah pelayanan telemedicine sudah diberikan dengan mempertimbangkan hak-hak pasien? Apakah diberikan atas indikasi medis pasien atau atas dorongan hanya untuk meningkatkan utilisasi layanan telemedicine yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Dengan hadirnya pelayanan telemedicine di suatu fasilitas pelayanan kesehatan tentunya memberikan manfaat “Efisien” bagi masyarakat di sekitarnya. Efisiensi dalam hal biaya, efisiensi dalam waktu dan efisiensi tenaga bisa didapatkan para pengguna layanan.

Adanya pelayanan telemedicine haruslah dapat memberikan kemudahan penyediaan pelayanan berbasis bukti yang lebih baik kepada pasien. Kesediaan dokter ahli pada Rumah Sakit Pengampu sangat menentukan dimensi mutu “Efektif” ini.

Pelayanan telemedicine di suatu fasilitas pelayanan kesehatan haruslah dapat menunjukkan kecepatan dalam menunjang penegakan diagnosis pasien. Kecepatan merespons tele-EKG atau tele-Radiologi yang dikirim oleh Puskesmas atau Rumah Sakit yang Diampu dalam batas waktu yang telah disepakati (dua jam) tentulah diperlukan. Untuk hal ini, diperlukan komitmen dan kesediaan waktu para dokter ahli di Rumah Sakit Pengampu. Ini adalah cerminan dimensi mutu yang ke-enam, yaitu “Tepat Waktu”.

Dimensi mutu yang terakhir, “Integrasi”, dapat dicapai, bila ada integrasi layanan interprofesi yang baik yang harus dapat meningkatkan keluaran (outcome) yang optimal. Pelayanan telemedicine yang berdimensi mutu dapat berkontribusi mengurangi fatalitas beberapa penyebab kematian terbanyak di Papua Barat (klik Waspadailah Penyakit-Penyakit Maut Ini!).

Surahyo (kiri) bersama beberapa pimpinan Rumah Sakit dan Puskesmas yang berjejaring dalam pelayanan telemedicine di Papua Barat.

Dalam pertemuan ini dihadirkan pula narasumber dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan. Selain itu, juga dilakukan diseminasi hasil penelitian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada terkait implementasi telemedicine di Papua Barat (klik UGM Teliti Telemedicine di Papua Barat). Diseminasi diberikan oleh Surahyo Sumarsono, B.Eng, M.Eng.Sc.

Penandatanganan MoU oleh Direktur RSUD Teluk Wondama, dr. Ristom Mora.

Mengakhiri pertemuan, sejumlah Memorandum of Understanding antara Rumah Sakit Pengampu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diampu ditandatangani oleh pimpinan masing-masing. Hal ini merupakan ekspansi lokus telemedicine pada tahun 2019 (klik Dari Papua Barat untuk Indonesia). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai RS Pengampu kedua di Papua Barat setelah RSUD Kabupaten Sorong. RSUD Kabupaten  Teluk Wondama menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diampu oleh RSUD Manokwari, selain beberapa Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Wondama. Sedangkan, pengampuan RSUD Kabupaten Sorong ditambah dengan beberapa Puskesmas di Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Jumlah keseluruhan pengembangan jejaring telemedicine di Papua Barat pada tahun 2019 adalah 2 RS dan 20 Puskesmas.

Bertambahnya secara kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan telemedicine di Papua Barat, kiranya disertai pula dengan peningkatan kualitasnya.


-DoVic 010719-

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *