Tulisan berikut ini tidak hendak mengupas penanganan klinis dari suatu Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Covid-19, tetapi lebih dari sisi komunikasi publiknya. Suatu isu KIPI yang berkembang di suatu daerah hendaknya direspon segera, termasuk oleh Komda KIPI di masing-masing wilayah. “Dua puluh empat jam pertama ketika terjadi krisis merupakan periode yang sangat krusial dalam pengelolaan krisis. Semakin lama suatu organisasi menunggu untuk memberikan respon, semakin besar pula kemungkinan dampak krisis membesar dan diterima sebagai fakta,” papar Dilla Amran dari Kantor Staf Presiden. Pemaparan ini disampaikan saat berlangsungnya Rapat Koordinasi Strategi Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 Dengan Penanggung Jawa Komunikasi Publik Di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tanggal 5 Januari 2021 yang lalu (klik Nakes Pabar, Jadilah Influencer Vaksinasi Covid-19 Dan Penerapan 3M Bagi Masyarakat!).

Berbagai respon masyarakat Manokwari dan Papua Barat yang penulis ikuti di media sosial menanggapi telah tibanya 7.160 vaksin Covid-19 di Manokwari, sebagian di antaranya mengkuatirkan aspek keamanan vaksin tersebut bagi kesehatannya. Mereka menyatakan agar pihak lain dulu yang diberikan vaksin Covid-19, termasuk para pemimpin (pemerintah) di daerah. Ketika vaksin itu aman, selanjutnya masyarakat baru bersedia mengikutinya. Tentunya pandangan semacam ini tidak mewakili seluruh masyarakat Papua Barat (klik Penolakan Vaksin Covid-19 Masyarakat Papua Barat Terendah di Indonesia). Namun, bisa dibayangkan bila nanti ada KIPI dalam vaksinasi Covid-19 tahap pertama di suatu wilayah di Papua Barat, seringan apapun KIPI-nya, bisa menjadi isu kontraproduktif bila tidak dikelola dengan benar.

Siapa yang harus merespon dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat? Dalam hal ini Pemerintah Daerah adalah ujung tombak komunikasi. Tugas tersebut bisa diperankan oleh Juru Bicara atau Person In Charge (PIC) Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 yang ditunjuk di suatu wilayah. Menurut Dilla, “Juru Bicara atau PIC Komunikasi Publik Vaksinasi Covid-19 bisa saja dirangkap oleh Juru Bicara Covid-19 yang sudah ada atau Juru Bicara khusus Vaksinasi Covid-19” (klik Saatnya Para Jubir Covid-19 Bicara). Pesan yang harus dikomunikasikan bukan hanya terkait vaksinasi Covid-19, namun juga pentingnya protokol kesehatan. Sejak sekarang sudah harus dikembangkan komunikasi publik pentahelix antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, pakar dan media. Jangan menunggu setelah terjadinya krisis.

Pandangan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 akan sangat dipengaruhi oleh hoax-hoax yang beredar (klik Awas, Hoax Kesehatan Merajalela!). Maka salah satu yang harus dikerjakan dalam komunikasi publik adalah meluruskan berita-berita hoax yang ada sesegera mungkin. Sumber yang bermanfaat untuk meluruskan hoax-hoax tadi dapat diperoleh di https://covid19.go.id/p/hoax-buster. Semoga kita dapat memenangkan peperangan melawan hoax ini dalam rangka memenangkan peperangan melawan Covid-19 (klik Membangun Optimisme Di Tengah Peperangan 2021).

-DoVic 070121-