Ketika penulis menyimak paparan Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan, drg. Saraswati, ada fakta dan data yang cukup mengusik sanubari penulis. Papua Barat adalah Provinsi yang paling rendah kedua setelah Provinsi Papua dalam hal update data dalam aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDMK). Per 5 Januari 2021 pukul 12.00 WIB, hanya 27,35% data kesehatan yang ter-update dan hanya 20,54% data kontak yang ter-update. Padahal Provinsi Jambi keduanya bisa mencapai 100% dan bahkan 32 Provinsi lainnya bisa meng-update di atas 50%. Paparan tersebut disampaikan dalam Zoom meeting Sosialisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 tanggal 7 Januari 2021.

Ketika penulis meminta klarifikasi kepada Kepala Seksi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, maka Dra. B. Ratna I. Nursari, Apt membenarkannya. “Kesempatan untuk meng-update data SI SDMK diberikan sampai tanggal 3 Januari 2021 pukul 23.59 WIB, namun sayangnya hanya sebagian kecil yang meresponnya. Kabupaten yang termasuk paling tinggi meng-update data SI SDMK adalah Kabupaten Kaimana, sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak paling rendah,” lanjut Nursari. Padahal data-data tersebut diperlukan untuk mengetahui sasaran vaksinasi Covid-12 tahap pertama. Jika datanya tidak update, maka data yang tersedia tidak akurat dan akan berdampak pada beberapa hal. Norma ini berlaku untuk semua data (klik Validasi Data ASPAK, Seberapa Penting?).

Sampai dengan 7 Januari 2021 pukul 10.30 WIT, data jumlah SDMK yang terkompilasi dalam dashboard SI SDMK Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut: (1) Dokter sebanyak 391 orang, (2) Dokter Spesialis sebanyak 96 orang, (3) Perawat sebanyak 3.124 orang, (4) Bidan sebanyak 1.482 orang, (5) Tenaga Kesehatan lainnya sebanyak 1.298 orang, (6) Asisten Tenaga Kesehatan sebanyak 747 orang dan (7) Tenaga Penunjang sebanyak 1.997 orang, sehingga jumlah SDMK di Provinsi Papua Barat saat ini berjumlah 9.135 orang. Sayangnya, data ini tidak sepenuhnya faktual, karena sebagian besar Dinas Kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan belum meng-update-nya. Ketika penulis mengkaji lebih jauh data-data tersebut, tampak bahwa beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi/Perawat/Bidan serta Klinik Pratama dan Utama bahkan belum menginput sama sekali. Padahal tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga termasuk dalam sasaran vaksinasi Covid-19 tahap pertama.

Apa penyebabnya? Bisa jadi, (1) Tidak tahu, (2) Tidak peduli, (3) Kendala jaringan, (4) Fasilitas penunjang lain kurang memadai, (5) Dukungan pimpinan kurang dan (6) Sering bergantinya pengelola data SDMK. Lebih lanjut Nursari menjelaskan, “Dengan data SI SDMK yang di-update akan diketahui jumlah SDMK yang ada, sehingga bisa dipakai sebagai dasar perencanaan kebutuhan SDMK, supaya tepat jumlah dan jenisnya. Bagi yang belum meng-update diharapkan segera melakukan update data dan ke depan melakukannya secara berkala. Apalagi saat ini data tersebut dipakai untuk sasaran vaksinasi Covid-19. Walau batas waktu update data sudah terlampaui, harap tetap melakukan update, karena ada kemungkinan masih akan dilakukan penarikan data lagi!”

Dalam wawancara Menteri Kesehatan dengan Najwa Shihab dalam Mata Najwa tanggal 6 Januari 2021 sangat nyatalah komitmen Menteri Kesehatan terhadap keakuratan data. Marilah kita peduli dengan data, termasuk data SI SDMK. Dengan demikian, kita sudah berpartisipasi juga mensukseskan vaksinasi Covid-19 (klik Wamenkes Ingatkan Agar Waspadai Lonjakan Kasus Dan Sukseskan Vaksinasi Covid-19).

-DoVic 080121-