Papua Barat Bersumbangsih Dalam British’s Digital Health Research Project
Herman Lawalata Minggu, 22 November 2020 00:37 WIT. 1.632
Sejak tahun 2015, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Rencana Strategisnya telah mengembangkan pelayanan kesehatan telemedicine, termasuk di Papua Barat. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20 tahun 2019 telah mengatur penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, bentuk pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informatika menjadi pilihan yang rasional (klik IBI Manokwari Lawan Covid-19). Namun, tentunya regulasi yang ada perlu direlevansikan implementasinya sesuai dinamika situasi yang berkembang.
Untuk itu, Pemerintah United Kingdom melalui Foreign, Commonwealth & Development Office akan mendukung Kementerian Kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan kerangka kerja (framework) regulasi yang tepat, khususnya terkait telemedicine dan e-pharmacy. Hal tersebut akan dilakukan melalui Digital Health Regulation Improvement Project. Jadi tujuan project ini adalah untuk memberikan dukungan konsultasi kepada Kementerian Kesehatan dalam upaya mengembangkan guidelines telemedicine dan scale-up telemedicine di seluruh wilayah Indonesia sebagai respon terhadap Covid-19. Project ini merupakan bagian dari Prosperity Fund – Global Trade Programme.
Untuk memberikan informasi awal/dasar sebelum dijalankannya project tersebut, maka dilaksanakan terlebih dahulu Digital Health Research Project. Dalam kaitan ini, maka pada tanggal 12 November 2020 dilaksanakan diskusi panel via Zoom dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penulis berkesempatan mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dalam diskusi panel yang berlangsung selama dua jam.
Selain melalui metode diskusi terbuka, diskusi panel tersebut juga dilakukan dengan metode diskusi interaktif melalui mentimeter. Penulis menyampaikan pendapat dan pengalaman Papua Barat dalam pengembangan telemedicine selama kurang lebih empat tahun terakhir. Penulis juga memberikan hasil penelitian telemedicine yang pernah dilakukan Universitas Gadjah Mada dan link-link tulisan dalam blog ini yang terkait pengembangan telemedicine di Provinsi Papua Barat.
Penulis berharap agar pengalaman keberhasilan dan kegagalan Papua Barat dalam pengembangan telemedicine dapat bersumbangsih dalam tersusunnya regulasi yang tepat dalam pelayanan telemedicine di Indonesia.
-DoVic 161120-